halaman utama advokat-rgsmitra.com







Sumber Hukum Berdasarkan Bidang Hukum
Halaman ini berisi sumber hukum positif yang disusun berdasarkan bidang-bidang hukum yang hampir sama [sejenis]. Melalui pembagian bidang-bidang hukum ini RGSMitra berupaya meng-kodifikasi berbagai peraturan-perundangan yang tersebar di Indonesia, sesuai bidang-bidang hukum yang sama.


Pengguna internet juga dapat meng-unduh gratis peraturan-perundangan melalui link ini.

RGS-Aikikai
Halaman ini memuat informasi mengenai seni bela Aikido di Indonesia. Untuk menjaga kebugaran, kami menyelenggarakan kegiatan pelatihan seni beladiri [hanya untuk anak-anak & remaja]. Halaman ini hanya sekedar informasi mengenai semangat & filosofi Aikido, yang sangat bermakna bagi manusia agar penuh komitment berkenan untuk menjaga perdamaian, penghormatan, dan keharmonisan diantara sesama mahluk hidup & alam semesta.


Radio Advokat
Nama Radio Advokat : Rock & Law digagas oleh Robaga Gautama Simanjuntak pada tahun 2013 bersama Tim 10 Advokat, diciptakan dengan tujuan agar masyarakat dapat mendengarkan radio secara streaming [jaringan internet]. Radio Advokat merupakan pula sarana komunikasi bagi RGSMitra untuk mempublikasikan rekaman hasil seminar, rekaman persidangan, ataupun rekaman diskusi seminar yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kan Po
RGS & Mitra, tidak hanya menyusun dan menghimpun peraturan perundangan sesuai tahun [maju] yang berjalan, namun menghimpun peraturan-perundangan sesuai tahun mundur, yang kami publikasikan melalui halaman Kan Po ini, sebagai catatan [sejarah hukum] di Indonesia. Antara lain peraturan yang berlaku di zaman penjajahan balatentara Jepang.

1 Juli 1999 - 1 Juli 2016

1 Juli 1999 - 1 Juli 2016

Terimakasih untuk kepercayaan klien dan kerjasama dari mitra dan rekan-rekan advokat-rgsmitra, hingga 2016 ini | http://advokat-rgsmitra.com

Kuliah Hukum Advokat RGS & Mitra

Info Perkuliahan Hukum Advokat RGS & Mitra
Bertempat di Fakultas Hukum |
Akreditasi-B
Universitas Wiraswasta Indonesia

Advokat RGS & Mitra bekerjasama dengan Fakultas Hukum Hukum, menyelenggarakan Pendidikan [perkuliahan] Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Wiraswasta Indonesia, untuk mahasiswa/i [karyawan/ti] kelas sore/malam [ 18:00 s.d. selesai ].

Pengajar Praktisi Hukum [Advokat], dengan ruang lingkup Hukum Perusahaan | Hukum Perbankan | Hukum Asuransi | Hukum Pasar Modal | Hukum Pencucian Uang | Hukum Telematika | Hukum Pajak | Hukum Bisnis Syari'ah | Hukum Hak Kekayaan Intelektual | Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran | Tindak Pidana Ekonomi | Litigasi & Arbitrase | Serta lingkup hukum bisnis lain.

Perkuliahan Tatap Muka & materi perkuliahan disampaikan virtual [email]
Uang Muka : Rp. 5.000.000,- | dibayar menyeluruh
Uang Kuliah Per-Bulan : Rp. 2.500.000,- [Per-4 bulan / dibayar menyeluruh]
Jangka waktu kuliah : Sesuai Ketentuan Menteri Pendidikan Nasional
Detil informasi, permintaan formulir pendaftaran & Pembayaran, dapat menghubungi Advokat RGS & Mitra melalui SMS | W.A. : 0816-114-9942 | robaga@rgsmitra.com
Lihat Profil + Kegiatan : KHUBUKA [kuliah hukum terbuka]
Peta Kampus Basuki Rahmat

Lex Superior Derogat Legi Inferior

Artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah [hierarki]. Mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak terlepas mengenai Stuffen Bow Theory - Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam Teorinya mambahas mengenai jenjang norma hukum. Pendapatnya bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan, yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarkhi peraturan perundang-undangan. Misalnya terjadi pertentangan antara Peraturan Pemerintah dengan Undang-Undang, maka yang digunakan adalah Undang-undang karena undang-undang lebih tinggi tingkatnya. Teori ini semakin diperjelas dalam hukum positif di Indonesia, tertuang dalam UU-12-2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan undang-undang ini, menurut jenis dan hierarki-nya adalah :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah Provinsi; dan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Larangan Membagikan Kekayaan Yayasan

Pasal 5 Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. 

Pendiri Bukanlah Pemilik Yayasan

Pengangkatan pembina sejak awal pendirian yayasan dalam hal ini tidak diatur oleh UUY, sehingga bisa disimpulkan bahwa Anggaran Dasar yang pertama kali-lah yang menetapkan dan mengangkat pembina, yaitu para pendiri Yayasan pertama kali yang mengangkat pembina. Namun pada sisi lain pembina bisa diangkat oleh Pengurus dan Pengawas, sebaliknya Pengurus dan Pengawas ini menurut UUY justru diangkat dan diberhentikan oleh Pembina, hal ini dimungkinkan terjadi karena organ pembina pada Yayasan bisa terjadi dalam kondisi PERSON VACUUM sebagaimana diatur dalam Pasal 28 (3)  UUY.

Dengan berlakunya UUY ini penulis berpendapat bahwa, pada hakekatnya para pendiri Yayasan bukanlah pemilik dari Yayasan. Dalil ini didasarkan kepada doktrin BRINZ, dimana kekayaan di dalam badan hukum itu tidak ada pemiliknya, maka hak-hak badan hukum sebagaimana Yayasan sebenarnya juga tidak ada yang memiliki, namun sebagai gantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan, dimana kekayaan yang dimiliki ini adalah untuk tujuan tertentu. Berdasarkan teori ini maka pendiri bukanlah pemilik kekayaan, dengan alasan bahwa pendiri telah memisahkan kekayaan pribadinya untuk menjadi milik Yayasan, atau dengan kata lain, setiap harta kekayaan yang telah disumbangkan, dihibahkan untuk mendirikan dan menjalankan aktivitas Yayasan merupakan suatu derma bagi tujuan idealis Yayasan, karena sudah disumbangkan/didermakan, maka dengan sendirinya Yayasan itu bukan lagi menjadi milik para pendiri, apalagi milik pengurus dan pengawas. Terlebih lagi dengan adanya larangan untuk membagikan hasil usaha Yayasan dan larangan untuk mengalihkan atau membagikan kekayaan Yayasan kepada badan organik Yayasan seperti Pembina, Pengurus dan Pengawas.

Berbagai Larangan Bagi Organ Yayasan

Kekayaan Yayasan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha, DILARANG DIBAGIKAN kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan. Dengan konsekuensi ancaman pidana selama 5 tahun, bagi anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan ini, serta dimungkinkan pula dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan Yayasan yang
dialihkan atau dibagikan [Pasal 70 UUY].

Sedangkan untuk pembayaran gaji dan tunjungan kepada karyawan, biaya dan ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas dan kegiatan Yayasan tidak terkena larangan dan sanksi tersebut.

Yayasan DILARANG memakai nama yang sama dengan Yayasan lain dan dilarang pula untuk melakukan perubahan AD pada saat Yayasan pailit [kecuali atas persetujuan kurator].

Dasar Hukum
Pasal 5 UU-28-2004 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
1. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.
2. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan :
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina,dan Pengawas; dan
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
3. Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan."

Pasal 70 UU-16-2001 Jo.UU-28-2004
1. Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
2. Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

Perjanjian accesoir

Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan
dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accesoir contohnya adalah
perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan
fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir,
yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Stop Kekerasan Anak [Stiker]

PENOLOGI

Istilah Penologi dapat ditelusuri dari kata dasar Penal dan Logos/Logi. Penal (bahasa perancis) artinya pidana; atau Poena (bahasa latin) berarti hukuman/denda) atau Poenal/Poenalis (menjatuhkan hukuman). Sedangkan Logos/Logi berarti ilmu pengetahuan. Dilihat dari kata dasar yang membentuk istilah Penologi, secara harfiah berarti suatu ilmu (logos) yang mempelajari tentang penal (pidana). Karena Penologi ini
ilmu yang mempelajari tentang pidana, perbuatan apa saja yang dapat dipidanakan, siapa saja yang dapat dipidana, mengapa dapat dipidana, kapan seseorang dapat dipidanakan, dan yang lebih penting bagaimana seseorang dapat dipidanakan baik secara prosedural maupun substantif. Lingkup Penologi tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu
tertentu. Oleh karena itu Penologi disebut juga sebagai politik kriminil (criminele politiek, control of crime) yang tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat/negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Penologi merupakan "anak kandung" dari Kriminologi yang mempelajari kejahatan (kausa, akibat dan penanggulangnnya) secara ilmiah.

Prinsip Imputansi

Prinsip Imputansi : Prinsip ini memungkinkan seorang subjek hukum untuk terhindar dari konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu, misalnya karena adanya gangguan jiwa (non compos mentis), belum dewasa, daya paksa (overmacht), pembelaan paksa karena darurat (noodtoestand), dan karena menjalankan tugas jabatan. Imputasi adalah asas yang mengaitkan akibat tertentu kepada seseorang karena perbuatan orang. Orang yang menerima akibat dan melakukan perbuatan tertentu itu bisa sama juga bisa tidak, contoh jika saya mengendari mobil dan menyerempet mobil orang lain maka saya berkewajiban membayar ganti rugi kepada pemilik mobil yang ditabrak itu. Tapi jika yang menyerempet adalah sopir maka yang harus mengganti rugi adalah bukan sopir tetapi majikannya. Menautkan tanggung jawab/kewajiban) kepada subyek tertentu dalam situasi peristiwa atau keadaan tertentu. Berdasarkan imputasi berlaku, "jika A (terjadi atau ada), maka seyogyanya B (terjadi).

Jika [hukum perlawanan]

Pasal 1320 KUHPdt.

si vis pacem para bellum

perjuangan melawan korupsi

Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Perubahan Kedua Atas UU-23-2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

uu_17_2016 : Perubahan Kedua Atas UU-23-2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU_19_2016 : Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

PTUN Bandar Lampung

PTUN Bandar Lampung | SOP

Pedoman Teknis Administrasi & Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

Pedoman Teknis Administrasi & Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

Juklak : Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi & Peninjauan Kembali

Juklak : Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi & Peninjauan Kembali

Standar Pelayanan Peradilan

SK-MA : 026/KMA/SK/II/2012 : Standar Pelayanan Peradilan