halaman utama advokat-rgsmitra.com







Sumber Hukum Berdasarkan Bidang Hukum
Halaman ini berisi sumber hukum positif yang disusun berdasarkan bidang-bidang hukum yang hampir sama [sejenis]. Melalui pembagian bidang-bidang hukum ini RGSMitra berupaya meng-kodifikasi berbagai peraturan-perundangan yang tersebar di Indonesia, sesuai bidang-bidang hukum yang sama.


Pengguna internet juga dapat meng-unduh gratis peraturan-perundangan melalui link ini.

RGS-Aikikai
Halaman ini memuat informasi mengenai seni bela Aikido di Indonesia. Untuk menjaga kebugaran, kami menyelenggarakan kegiatan pelatihan seni beladiri [hanya untuk anak-anak & remaja]. Halaman ini hanya sekedar informasi mengenai semangat & filosofi Aikido, yang sangat bermakna bagi manusia agar penuh komitment berkenan untuk menjaga perdamaian, penghormatan, dan keharmonisan diantara sesama mahluk hidup & alam semesta.


Radio Advokat
Nama Radio Advokat : Rock & Law digagas oleh Robaga Gautama Simanjuntak pada tahun 2013 bersama Tim 10 Advokat, diciptakan dengan tujuan agar masyarakat dapat mendengarkan radio secara streaming [jaringan internet]. Radio Advokat merupakan pula sarana komunikasi bagi RGSMitra untuk mempublikasikan rekaman hasil seminar, rekaman persidangan, ataupun rekaman diskusi seminar yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kan Po
RGS & Mitra, tidak hanya menyusun dan menghimpun peraturan perundangan sesuai tahun [maju] yang berjalan, namun menghimpun peraturan-perundangan sesuai tahun mundur, yang kami publikasikan melalui halaman Kan Po ini, sebagai catatan [sejarah hukum] di Indonesia. Antara lain peraturan yang berlaku di zaman penjajahan balatentara Jepang.

1 Juli 1999 - 1 Juli 2016

1 Juli 1999 - 1 Juli 2016

Terimakasih untuk kepercayaan klien dan kerjasama dari mitra dan rekan-rekan advokat-rgsmitra, hingga 2016 ini | http://advokat-rgsmitra.com

Kuliah Hukum Advokat RGS & Mitra

Info Perkuliahan Hukum Advokat RGS & Mitra
Bertempat di Fakultas Hukum |
Akreditasi-B
Universitas Wiraswasta Indonesia

Advokat RGS & Mitra bekerjasama dengan Fakultas Hukum Hukum, menyelenggarakan Pendidikan [perkuliahan] Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Wiraswasta Indonesia, untuk mahasiswa/i [karyawan/ti] kelas sore/malam [ 18:00 s.d. selesai ].

Pengajar Praktisi Hukum [Advokat], dengan ruang lingkup Hukum Perusahaan | Hukum Perbankan | Hukum Asuransi | Hukum Pasar Modal | Hukum Pencucian Uang | Hukum Telematika | Hukum Pajak | Hukum Bisnis Syari'ah | Hukum Hak Kekayaan Intelektual | Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran | Tindak Pidana Ekonomi | Litigasi & Arbitrase | Serta lingkup hukum bisnis lain.

Perkuliahan Tatap Muka & materi perkuliahan disampaikan virtual [email]
Uang Muka : Rp. 5.000.000,- | dibayar menyeluruh
Uang Kuliah Per-Bulan : Rp. 2.500.000,- [Per-4 bulan / dibayar menyeluruh]
Jangka waktu kuliah : Sesuai Ketentuan Menteri Pendidikan Nasional
Detil informasi, permintaan formulir pendaftaran & Pembayaran, dapat menghubungi Advokat RGS & Mitra melalui SMS | W.A. : 0816-114-9942 | robaga@rgsmitra.com
Lihat Profil + Kegiatan : KHUBUKA [kuliah hukum terbuka]
Peta Kampus Basuki Rahmat

Perjanjian accesoir

Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan
dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian accesoir contohnya adalah
perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan
fidusia. Jadi, sifat perjanjian jaminan adalah perjanjian accesoir,
yaitu mengikuti perjanjian pokok.

Stop Kekerasan Anak [Stiker]

PENOLOGI

Istilah Penologi dapat ditelusuri dari kata dasar Penal dan Logos/Logi. Penal (bahasa perancis) artinya pidana; atau Poena (bahasa latin) berarti hukuman/denda) atau Poenal/Poenalis (menjatuhkan hukuman). Sedangkan Logos/Logi berarti ilmu pengetahuan. Dilihat dari kata dasar yang membentuk istilah Penologi, secara harfiah berarti suatu ilmu (logos) yang mempelajari tentang penal (pidana). Karena Penologi ini
ilmu yang mempelajari tentang pidana, perbuatan apa saja yang dapat dipidanakan, siapa saja yang dapat dipidana, mengapa dapat dipidana, kapan seseorang dapat dipidanakan, dan yang lebih penting bagaimana seseorang dapat dipidanakan baik secara prosedural maupun substantif. Lingkup Penologi tidak hanya meliputi suatu negara pada kurun waktu
tertentu. Oleh karena itu Penologi disebut juga sebagai politik kriminil (criminele politiek, control of crime) yang tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat/negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Penologi merupakan "anak kandung" dari Kriminologi yang mempelajari kejahatan (kausa, akibat dan penanggulangnnya) secara ilmiah.

Prinsip Imputansi

Prinsip Imputansi : Prinsip ini memungkinkan seorang subjek hukum untuk terhindar dari konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu, misalnya karena adanya gangguan jiwa (non compos mentis), belum dewasa, daya paksa (overmacht), pembelaan paksa karena darurat (noodtoestand), dan karena menjalankan tugas jabatan. Imputasi adalah asas yang mengaitkan akibat tertentu kepada seseorang karena perbuatan orang. Orang yang menerima akibat dan melakukan perbuatan tertentu itu bisa sama juga bisa tidak, contoh jika saya mengendari mobil dan menyerempet mobil orang lain maka saya berkewajiban membayar ganti rugi kepada pemilik mobil yang ditabrak itu. Tapi jika yang menyerempet adalah sopir maka yang harus mengganti rugi adalah bukan sopir tetapi majikannya. Menautkan tanggung jawab/kewajiban) kepada subyek tertentu dalam situasi peristiwa atau keadaan tertentu. Berdasarkan imputasi berlaku, "jika A (terjadi atau ada), maka seyogyanya B (terjadi).

Jika [hukum perlawanan]

Pasal 1320 KUHPdt.

si vis pacem para bellum

perjuangan melawan korupsi

Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Perubahan Kedua Atas UU-23-2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

uu_17_2016 : Perubahan Kedua Atas UU-23-2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU_19_2016 : Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

PTUN Bandar Lampung

PTUN Bandar Lampung | SOP

Pedoman Teknis Administrasi & Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

Pedoman Teknis Administrasi & Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

Juklak : Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi & Peninjauan Kembali

Juklak : Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi & Peninjauan Kembali

Standar Pelayanan Peradilan

SK-MA : 026/KMA/SK/II/2012 : Standar Pelayanan Peradilan